Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

Respon Pengaduan AWK, Dewan Pers Ingatkan Berita di Radar Bali ( Jawa Pos) Langgar Kode Etik Jurnalistik

BALI BERDAULAT – Komite I Bidang Hukum DPD RI Dr Arya Wedakarna saat menerima Wartawan Radar Bali untuk hak jawab dan saat bersama pengurus PWI Provinsi Bali.
Komita I Bidang Hukum gelar RDP dengan pengurus PWI Provinsi Bali

Pengaduan Senator DPD RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III kepada Dewan Pers di Ibu Kota Jakarta terkait dengan pemberitaan sepihak yang dilakukan oleh sejumlah media akhirnya direspon oleh Dewan Pers. Melalui surat nomer : 792/DP-K/VIII/2020 pertanggal 21 Agustus 2020, Surat Dewan Pers yang ditandatangani Arif Zulkifli ( Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers ) yang ditujukan kepada Penanggung Jawab / Pimpinan Redaksi Radar Bali di Denpasar, menyatakan dalam poin 3 surat tersebut yang berbunyi “Atas dasar temuan tersebut, Dewan Pers menilai bahwa berita yang diadukan melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik menyatakan : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat dan berimbang dan tidak beritikad buruk”. Dan terkait dengan hal itu, bertempat di Kantor DPD RI Provinsi Bali, Senator Arya Wedakarna ( AWK ) berkenan menerima wartawa Radar Bali ( Jawa Pos Grup ) untuk menindaklanjuti “Hak Jawab” yang mana AWK selaku pengadu dan semua jawaban dari AWK pun telah termuat dengan baik dalam website http ://radarbali.jawapos.com/read/2020/09/02/211953/awk-keberatan-judul-tendensius-keluarkan-surat-biasa-biasa-saja Ditemui usai wawancara, Senator AWK menyampaikan bahwa pengaduan yang ia lakukan ke Dewan Pers adalah wujud kepatuhan terhadap UU dan sebagai anggota Komite I Bidang Hukum, dan berharap hal ini bisa menjadi “Jurisprudensi” sekaligus mendidik masyarakat.

“Saya merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dimuat oleh dua media yang saya adukan yakni Radar Bali Jawa Pos dan Tribun Bali dan apresiasi karena Dewan Pers sudah merespon kedua media tersebut. Sebenarnya bisa saja kita adukan wartawan atau media itu ke UU KUHP tentang pencemaran nama baik, dan juga UU ITE, tapi itu tidak saya lakukan, kenapa ? Karena saya menghormati kebebabsan pers sebagai dimaksud dalam UU Pers Nomer : 40 / 1999. Jadi kedepan saya meminta kepada seluruh insan pers di Bali dan di Indonesia agar selalu mengutamakan kode etik jurnalistik yakni Cover Both Sides, terlepas yang ditulis adalah pejabat, tokoh, atau rakyat jelata.

Harus ada keseimbangan karena Warga Negara memiliki kesetaraan dihadapan UU. Semoga ini menjadi pelajaran untuk semua. “ungkap AWK yang juga Wakil Ketua Pimpinan Kelompok MPR RI ini. Iapun menambahkan bahwa sejak menjadi anggota DPD RI pada tahun 2014, dirinya selalu memberikan contoh transparan bagaimana kinerja seorang anggota Dewan. “Saya ingin menjadi pemimpin yang baik dan transparan. Kita teladani Presiden Jokowi bagaimana beliau bekerja dengan sungguh – sungguh. AWK ini setiap rapat pasti lengkap dokumentasinya, selalu ada berita acara, selalu ada surat rekomendasi yang resmi dan semua hasil rapat ditayangkan dimedia sosial baik Youtube, Instagram dan Facebook / FP.

Tidak ada yang ditutupi. Jadi bersyukurlah ada anggota Dewan yang sudah transparan, terbuka dalam kinerja. Kedepan jika ada wartawan yang ingin cari tahu tentang hal ini bisa langsung ditanyakan kepada AWK, jangan menulis berita sepihak. Ngiring Tri Kaya Parisudha.”ungkap Gusti Wedakarna yang pemenang mutlak Pemilu 2019 di Bali dengan suara fantastis yakni 742.781. Lainnya, AWK juga melakukan kunjungan kerja ke Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI ) Bali dan diterima langsung oleh IGMB Dwikora Putra  ( Ketua PWI Bali ) dan Budi Harjo  (Dewan Kehormatan Provinsi PWI Bali) serta pengurus wartawan. Dalam pertemuan itu DPD RI menyampaikan sejumlah program kedepan yang bisa disinergikan. ( humas )