23 September 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

Karyawan Fairmont Hotel Sanur dan Discovery Kartika Plaza Kuta Mengadu ke DPD RI, AWK Minta Wakil Gubernur Lebih Pro Aktif Terkait PHK Pariwisata

BALI BERDAULAT – Komite I Bidang Hukum DPD RI Dr Arya Wedakarna saat menerima Karyawan Hotel Discovery Kartika Plaza dan Hotel Fairmonth
AWK minta Wakil Gubernur lebih pro aktif terkait PHK pariwisata

Selama musim Pendemi di Bali, Komite I Bidang Hukum DPD RI, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III menerima sejumlah aspirasi masyarakat terkait dengan PHK diwilayah Provinsi Bali, diantaranya aspirasi dari karyawan hotel Discovery Kartika Plaza Kuta, Fairmont Hotel Sanur, Hotel Sakala Resort, Hotel W Seminyak, Hotel Kuta Lagoon, Uppala Vila & Spa Umalas. Sesuai dengan amanat UU MD3/2018 yang mengatur tentang tupoksi anggota DPD, bahwa setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan wajib untuk ditindaklanjuti.

Hal itu telah dilaksanakan konsisten oleh Senator Arya Wedakarna ( AWK ) dengan memanggil kedua belah pihak baik pihak karyawan dan pihak manajemen hotel. Terkait dengan masalah naker di Discovery Kartika Plaza Kuta, dalam audiensi karyawan di The Sukarno Center Tampaksiring, pihak karyawan menyampaikan sejumlah permasalahan kepada DPD, termasuk sejumlah laporan dua pihak yang telah disampaikan kepada Polri. Selain itu, ditempat terpisah, Senator AWK bertempat di Kantor DPD RI Prov Bali, juga meneriman informasi seimbang pihak manajemen sekaligus klarifikasi terkait permasalahan yang diadukan ke DPD RI dan khusus masalah Hotel Discovery Kartika Plaza, AWK sudah memberikan saran pertimbangan termasuk merekomendasikan  Bagus Law Firm  ( Pro Bono atas permintaan karyawan ) untuk mendampingi perjuangan para pekerja hotel. Selain itu, Senator AWK juga menerima aspirasi dari karyawan Fairmonth Hotel Sanur terkait dengan ancaman PHK karyawan yang sebagian besar adalah krama Bali.

Dalam pertemuan yang digelar di Kantor DPD RI tersebut diatas, Senator AWK mengklarifikasi terkait sejumlah hal yakni adanya dugaan intervensi lurah dan banjar adat terkait keberadaan Serikat Pekerja Mandiri ( SPM ) yang mana beredar kabar bahwa pihak dari wilayah menetapkan aturan terkait eksistensi SPM. Salah satu solusi agar kedua pihak melakukan perundingan bipartit. “Hasil rapat DPD RI B65 hari ini sangat bagus. Rapat yang dihadiri langsung oleh GM Hotel  telah memahami pandangan dari DPD RI terkait harapan agar tidak ada PHK.

Solusi dari DPD diantaranya agar opsi PHK dihilangkan dan beri kesempatan karyawan semeton Bali ini agar bisa diberi kesempatan bekerja walau dengan shift / rooling jadwal terbatas. Lainnya, terkait dengan organisasi Serikat Pekerja yang sudah teregister dipemerintah, pihak hotel agar bisa bekerjasama dan “mengacknowledge” organisasi ini. Jadikanlah serikat pekerja ini sebagai mitra kerja bukan ancaman. Dan DPD meminta lindungi orang – orang Bali yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan. Ngiring berbuat karma yang baik. “ungkap Gusti Wedakarna yang juga Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) DPD RI.

Terkait dengan hal tersebut, Senator AWK mendorong agar peran eksekutif khususnya Wakil Gubernur Bali untuk bisa lebih dimaksimalkan. “DPD RI sebagai pengawas UU tentu meminta agar Bapak Cok Ace selaku Wagub yang berasal dari kalangan pariwisata bisa terdepan membantu urusan mediasi dan juga turun dalam urusan teknis aspirasi pekerja.

Beliau kan Ketua PHRI Bali, dan pasti banyak jaringan dan respectable. Jangan sampai masalah lokal seperti ini justru semua diadukan ke lembaga negara selevel DPD RI. Memang terbitnya Surat Edaran No.4195 per 10 Juni 2020 Tentang Perlindungan Pekerja sudah bagus, tapi ternyata dilapangan masih banyak ada PHK. Jadi saya berharap, agar Wagub Bali lebih maksimal membela kaum Marhaen karena beliau adalah praktisi. DPD akan bersinergi dengan pemerintah lokal untuk menyelesaikan masalah rakyat khususnya selama pendemi. Kita harus gotong royong and this is Satyagraha “ungkap Gusti Wedakarna yang juga Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR RI (humas)