Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

AWK Siap Sinergi dengan PWI Bali Terkait dengan Program Sertifikasi / Kompetisi Wartawan

BALI BERDAULAT – Kunjungan Kerja Senator DPD RI Bali, Dr. Arya Wedakarna ke Komisi Informasi ( KI ) Bali dan bersamam Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI ) Bali
Senator RI datangi komisi informasi Bali terkait viral “LATENG”

Beberapa waktu lalu, dalam masa sidang DPD RI Bulan September 2020, Komite I Bidang Hukum DPD RI utusan Bali Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III hadir langsung di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali terkait dengan viral terkait dengan istilah “Lateng” yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat Komisi Informasi ( KI ) Provinsi Bali. Diterima oleh Widiana Kepakisan  ( Ketua KI Bali ) didampingi pejabat lainnya yakni Made Wijaya, I Gusti Agung Ngurah Wirajasa, Agus Astapa.

Dalam kunjungan singkat yang dikemas dalam kunker silaturahmi ini, Senator Arya Wedakarna ( AWK ) ingin mendengarkan langsung klarifikasi dari Agus Sutapa terkait dengan viral di Medsos terkait istilah “Lateng” yang akhirnya menuai kontroversi dimasyarakat dan dalam pertemuan itu bahwa pimpinan KI Bali menyampaikan bahwa isu ini bukan sikap resmi KI Bali tapi lebih pada pendapat pribadi dari salah seorang pengurus dan itulah yang perlu diluruskan. Dan pihak DPD RI pun sudah klarifikasi dari Agus Astapa. “Terkait dengan hal ini, Komite I Bidang Hukum sudah jelas bahwa kedepan agar siapapun warga Bali apalagi pejabatnya untuk berhati hati menyampaikan pendapat terkait dengan situasi Pandemi Covid 19 ini. Belum tentu program pemerintah dalam hal penanganan Covid ini semua dianggap benar. Apalagi rakyat Bali sudah luka dengan sikap pemimpinnya yang dimana di Bali belum ada solusi praktis  untuk menormalkan situasi.

Lihat saja, bagaimana skeptisnya rakyat Bali dengan himbauan demi himbauan dan juga program yang dianggap salah jalur. Kasus penangkapan Bli Jerink ( JRX ) juga memicu kemarahan rakyat. Jangan lupa, pahlawan itu akan muncul saat penguasa represif, dan kita harus belajar dari sejarah Indonesia ini. Bung Karno mendapatkan simpati rakyat kan karena Bung Karno dikriminalisasi, karena Bung Karno di Penjara dan karena Bung Karno di bully oleh penjajah dan kaum status quo. Maka saya tidak kaget ketika ada status tentant Lateng langsung memicu kemarahan rakyat Bali. Kedepan hati – hati, tidak elok menyalahkan masyarakat. Dan selanjutnya jika memang ada laporan resmi ke KI Pusat, tentu ada mekanisme Kode Etik sesuai aturan perundang – undangan.

Tapi kita harga upaya beliau untuk mengklarfikasi.”ungkap Gusti Wedakarna yang juga anggota Panitia Perncang Undang Undang ( PPUU ) wakil Bali ini. Dan hal senada juga disampaikan oleh Senator AWK saat bertemu dengan IGMB Dwikora Putra ( Ketua Persatuan Wartawan Indonesia / PWI   Bali ) dan jajarannya di Gedung PWI Bali dikawasan Lumintang, yang dimana AWK menyampaikan sikapnya untuk tetap mendukung pelaksanaan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers terkait dengan sengketa dalam bidang pemberitaan. Dalam kesempatan itu Senator AWK juga menyampaikan sikapnya yang telag melakukan proses di Dewan Pers terkait dengan pemberitaan yang dianggap tidak seimbang ( cover both sides ) yang dilakukan oleh sebuah media di Bali dan selain itu AWK juga menyatakan bahwa DPD RI Bali siap mendukung jika ada sinergi terkait dengan sertifikasi kompetensi wartawan di Bali sebagaimana amanat UU. Ini salah satu wujud program Bali Berdaulat dan Satyagraha  ( humas )