Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

Pihak Desa Adat Pakudui Bisa Tuntut Penundaan Ekseskusi Tanah ke Pusat

BALI BERDAULAT – Dr Arya Wedakarna ( Komite I Bidang Hukum ) Saat Bertemu Jajaran Pengadilan Gianyar dan adakan RDP bersama Polda Bali, BPN Gianyar, Bendesa Adat dan Kesbanglinmaspol
Senator RI pasang badan jaga wibawa keputusan menangkan desa adat

Memenuhi aspirasi masyarakat dan audiensi Desa Adat Pakuidui, Tegalalang, Gianyar di Istana Mancawarna Tampaksiring, Senator DPD/MPR RI, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III mengadakan Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) bersama Pemkab Gianyar, BPN Gianyar, Kanit 3 Subdit V Ditintelkam Polda Bali  serta Prajuru Adat Desa Pakudui Tegalalang Gianyar  bertempat di Kantor Kesbangpol Gianyar.

Dalam RDP tersebut, pihak Desa Adat meminta untuk dapat segera dieksekusi karena sudah ada kekuatan hukum tetap ( inkrah ) dari Mahkamah Agung RI, namun sayang sekali bahwa sesuai permintaan Wakapolres Giayar bahwa eksekusi yang sedianya dilaksanakan pada akhir Agustus tersebut ditunda oleh pihak Pengadilan Negeri Gianyar. Dan terkait dengan hal ini, maka Desa Adat Pakudui meminta rekomendasi dari Senator Arya Wedakarna ( AWK ) selaku bidang hukum DPD RI. Terkait hal ini, DPD RI B65 dengan tegas bersikap bahwa keputusan Mahkamah Agung RI adalah mutlak dan AWK mengingatkan agar aparat di Gianyar untuk bisa membantu masyarakat adat untuk mendapatkan hak – haknya. “Saya kira, kemenangan Desa Adat Pakudui ini adalah kemenangan rakyat.

Mereka berjuang selama 7 tahun untuk mempertahankan haknya, dan doa mereka dijawab oleh negara. Dan pada saat MA sudah memberikan keputusan Inkrah, ya sepatutnya aparat hukum khusus di Polres dan Pengadilan Negeri Gianyar harus membantu. Kewibawaan dari keputusan MA ini perlu dijaga, apalagi setelah eksekusi saya minta BPN Gianyar untuk segera membantu pensertifikatan tanah di 8 bidang di Pakudui melalui program Jokowi yakni PTSL dan Prona.

DPD RI mendukung keputusan MA.”ungkap AWK yang juga Wakil Ketua Pimpinan Kelompok MPR RI ini. Hal senada juga disampaikan oleh AWK saat bertemu dengan jajaran Pengadilan Negeri  Gianyar usat pertemuan di Kesbang, yang dimana AWK selaku Komite Bidang I Hukum juga menyampaikan sikap DPD RI terkait dengan keputusan Mahkamah Agung. “Dari hasil rapat disimpulkan bahwa penundaan eksekusi tempo hari hanya murni masalah Covid – 19. Saya sudah sampaikan ke pejabat Polda Bali dan PN Gianyar bahwa untuk proses untuk eksekusi tidak perlu sampai ada ratusan personel, dan tadi disepakati tidak ada pengerahakan massa baik pihak yang kalah dan menang.

Jadi cukup terbatas, adakan di Pura Dalem persembahyanga bersama dan eksekusi cukup disatu titik saja, yang penting ada berita acara agar rakyat dapat haknya. Apalagi sudah ada jaminan dari Desa Adat Pakudui bahwa tidak akan ada pengusiran, pengosongan dan hal – hal himsa kepihak warga yang kalah. Dan saya ingatkan ke warga yang kalah di MA bahwa anda harus legowo, hormati hukum NKRI dan jangan cari alasan apalagi, cerdaslah jadi krama, dan hargai desa adat. “ungkap AWK yang jug Panitia Perancang UU ini. Lalu bagaimana jika eksekusi tertunda terus ? “Ya kita beri waktu dulu ke PN dan Polri untuk bisa tentukan jadwal ulang.

Jika nanti aparat di Gianyar tidak sigap dan melawan keputusan inkrah MA, pihak Desa Adat bisa berkirim surat resmi ke Kompolnas RI, Propam Mabes Polri, Ketua MA RI termasuk ke Ombudsman dan Komnas HAM RI. Nanti tembuskan ke saya di DPD RI di Senayan. Kita urus dari Jakarta sesuai aturan perundang – undangan. Intinya, kasus tanah Pakudui sudah jadi atensi Komite I Bidang Hukudesa adatm DPD RI. “ungkap Gusti Wedakarna yang juga Pemenang Pemilu 2019 di Bali ini. ( humas )