23 Oktober 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

Wedakarna Minta Desa Adat Hati-Hati keluarkan Keputusan yang Langgar UU, Termasuk Alokasi Dana BKK

Wedakarna Minta Desa Adat Hati-Hati keluarkan Keputusan yang Langgar UU, Termasuk Alokasi Dana BKK

Memulai masa reses sesuai dengan amanat UU MD3/2018, Senator DPD RI, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III mengadakan kunjungan kerja ke Pengadilan Tata Usaha Milik Negara ( PTUN ) Denpasar. Diterima oleh I Gede Eka Putra,SH ( Plt Ketua PTUN ) dan beserta hakim lainnya, Senator Arya Wedakarna ( AWK ) menyampaikan sejumlah rencana sinergi DPD RI Provinsi Bali dengan PTUN di Bali terutama dalam rangka penegakan hukum diwilayah yurisdiksi Provinsi Bali. Sejumlah hal pun didiskusikan oleh Senator Arya Wedakarna ( AWK ) dengan para hakim yang mulia, diantaranya : terkait dengan sejumlah keputusan dari provinsi termasuk dari kabupaten / kota di Bali yang dirasa melanggar keadilan masyarakat serta juga keputusan dari organisasi penerima dana CSR / dana BKK yang dirasa melanggar hukum.

“Selaku Komite I Bidang Hukum DPD RI, saya telah menginventaris permasalahan yang terjadi dimasyarakat bahwa sesungguhnya banyak peraturan daerah di Bali yang tumpang tindih khususnya selama pandemi ini berlangsung serta juga berkaitan dengan isu politik lokal yang mengarah ke sektarian / SARA. Misalnya denda masker sebagai salah satu elemen yang harusnya masuk dalam payung hukum perda, begitu juga munculnya surat dari majelis adat terkait dengan isu SARA khususnya aliran kepercayaan, yang selama ini desa adat hanya berpayung Perda tetapi membuat surat resmi menyangkut hal – hal yang bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan kepercayaan. Ini semua rentan digugat, dan sedang kita kumpulkan bukti dan datanya. Semua nanti akan disimulasikan. “ungkap Gusti Wedakarna yang juga Anggota Panitia Perancang Undang Undang ( PPUU ).

Selain itu, AWK juga menyampaikan bahwa kedepan Desa Adat harus disiplin untuk mengelola dana desa adat yang bersumber pada BKK, karena dinilai rentan penyalahgunaan termasuk juga ketidaktahuan terkait dengan aturan perundang – undangan.”Saya justru simpati dengan desa adat yang sudah berkorban banyak dengan terpotongnya dana BKK karena penanganan Covid. Padahal urusan penanganan Covid jadi tupoksi Gubernur, Bupati, Walikota dan Kepal Desa / Lurah. Desa Adat itu cukup mengurusi adat istiadat dan aci – aci di Tri Khayangan Desa dan pelayanan masyarakat adat. Dan wawasan hukum untuk para Bendesa Adat, jangan mau dimoanfaatkan oleh penguasa, sudah banyak contoh bahwa penguasan / pejabat hanya memanfaatkan desa adat, tapi ketika prajuru adatnya bermasalah hukum ( misal diperiksa BPK ) maka oknum penguasa itu akan cuci tangan.

Silahkan ambil dana BKK, itu hak, tapi jangan diatur secara politik dan antek politik dari siapapun. Ini tugas saya mengingatkan terus. Ini bagian dari Satyagraha Bali Berdaulat”ungkap AWK. Terkait dengan minimnya perkara Gugatan ke PTUN padahal PTUN Denpasar sudah masuk kelas 1A, AWK berpendapat semua akibat masih segannya masyarakat melapor / pengaduan ke PTUN, padahal PTUN memiliki kewenangan yang luar biasa dibidang hukum. “Itu tugas DPD RI untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, agar jangan segan melakukan proses litigasi. Contohnya pada tahun 2019 ada gugatan ke Walikota Denpasar terkait status SK Pemberhentian Sebagai CPNS oleh warga biasa. Akhirnya Walikota kalah kan, dan rakyat menang. Ini yang harus disounding. “ungkap Gusti Wedakarna yang juga Wakil Ketua Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI ini. ( humas )