23 September 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

Ketua DPD RI Beri Dukungan pada Senator AWK Terkait Dugaan Penganiayaan Pejabat Aktif DPD RI

TAAT HUKUM – Dr Arya Wedakarna ( Wakil Ketua Pimpinan Kelompok DPD RI ) Saat Melaporkan Penganiayaan Dirinya dan Melaporkan Potongan Video Ke Polda Bali.
Wedakarna lapor ke Polda mengenai tindakan ormas caleg gagal

Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MW III  ( AWK ) menunjukkan kelasnya sebagai calon pemimpin Bali kedepan terkait dengan keberanian AWK dalam menghadapi fitnah yang ditujukan kepada dirinya diantaranya AWK dengan gagah berani menghadapi pendemonstrasi dikant or DPD RI pada 28 Oktober 2020 yang akhirnya berujung pada penganiayaan AWK sebagai pejabat negara aktif. Dan AWK memberikan contoh baik yakni dengan mengedepankan supremasi hukum dalam menyelesaikan masalah, yakni dengan melaporkan kasus penganiayaan dirinya ke Polda Bali, apalagi penganiayaan ini terjadi didepan umum dan video pemukukan AWK tersebar dijagat maya.

Disatu sisi, AWK juga memberikan contoh saat dirinya difitnah dengan potongan video resmi DPD B.65 ( Video Darma Wacana di Pandak Kediri Tabanan dan Darma Wacana di SMA 2 Tabanan ), maka AWK pun melaporkan pencemaran nama baik ke Cyber Crime Polda Bali terkait dugaan pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh Nanang Kelor, NH dan KRB pada tanggal 5 November 2020. Semua ini bertujuan untuk mencari kebenaran, akan fitnah – fitnah yang selama ini terjadi sejak AWK dilantik menjadi Anggota DPD RI pada 2019. Begitu juga dengan aksi demonstrasi yang terjadi pada 3 November 2020, disinyalir sudah tidak murni lagi kepentingannya membela masyarakat tapi lebih pada kepentingan politik yang dimana aksi 3 November 2020 lalu ini akhirnya juga menyerempet ke perusakan Gedung Pancasila Bung Karno di Niti Mandala Renon, dan diduga masih dilakukan kelompok yang sama.

Hal ini terbukti dari tuntutan terakhir pada pendemonstrasi yang dirasa bernuansa politik. Terhadap hal ini, Senator DPD RI Arya Wedakarna bagaimana mungkin video lama yakni tahun 2017 dipotong dan disebarkan secara tidak bertanggung jawab, dan akhirnya menimbulkan kegaduhan dimasyarakat. “Sumber masalah ini berasal dari pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab yang telah memotong video resmi milik DPD B.65. Adalah suatu kewajaran dan juga dilindungi oleh UU seorang anggota DPD RI berpendapat dan berpidato dalam tugas fungsi pokok sebagai pengayom. Coba periksa dalam video itu bahwa AWK datang resmi diacara sebagai anggota DPD RI dan diberikan kehormatan untuk berpidato. Pidato yang panjangnya satu jam, akhirnya dipotong hanya 2 sampai 3 menit, ya jelas ada dampaknya. Dan saya tetap meminta agar penegak hukum mencari tahu siapa yang bertanggung jawab akan pemotongan video ini. “ungkap Gusti Wedakarn yang juga Komite I Bidang Hukum.

Terkait dengan pemukulan dirinya, Senator AWK ingin proses hukum terkait dengan hal ini diselesaikan hingga tuntas, mengingat kedepan tidak boleh lagi terjadi ada pejabat publik yang dianiaya ketika menjalankan tugas. “Kasus yang saya alami ini memang luar biasa dan mungkin sudah petunjuk Tuhan bahwa ini harus dituntaskan. Bagaimana mungkin, seorang wakil rakyat yang legitimate, yang sedang berkantor, sedang menjalankan tugas tapi dianiaya. Ini bukan karakter orang Hindu Bali. Dan kejadian saya ini bisa terjadi kepada Gubernur, Bupati, Walikota, DPR dan DPRD dimasa depan. Ini negara hukum dan saatnya saya memberikan teladan akan masalah ini. “ungkap Gusti Wedakarna yang juga Wakil Ketua Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI. Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti pun memberikan dukungan saat AWK melapor kejadian ke Polda Bali. ( humas )