24 Oktober 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

Tolak Indonesia jadi Negara Agama, Senator AWK Tolak RUU Larangan Minuman Alkohol di PPUU DPD RI

BALI BERDAULAT Senator Dr Arya Wedakarna menerima Senator NTT dan Ketua Panitia Perancang UU ( Senator Sumatera Utara ) di Bali
WEDAKARNA terima SK sebagai anggota MPR RI 2019-2024

Sungguh beruntung Bali memiliki satusatunya Senator RI yang termnda dan masih enerjik sebagai wakil dari Provinsi Bali dipusat seperti Dr Arya Wedakama ( AWK) Mobilitas dari Senator dua periode ini benarbena dapat diandalkan oleh Bali, yang dimana Bali sebagai wilayah NKRI namun minoritas di Indonesia, memang kerap dijadikan sasaran dari produk legislasi yang dinilai tidak mewakili semangat Pancasila. Misalnya, bagaimana penolakan AWK terhadap ide dan gagasan wisata berbasis Halal di Provinsi Bali yang dinilai mencederai adat istiadat orang Bali serta hajat hidup orang banyak. Begitu juga pada tahun 2015 AWK membidani munculnya Piagam Tantular bersama PHDI, PHRI, Sulinggih dan tokoh pariwisata di Bali, saat menolak ide dan gagasan Desa Syariah” di Bali yang dinilai mencederai semangat Perda Tahun 2012 tentang pariwisata Bali yang dijiwai oleh nilai nilai agama Hindu. Dan kini pada masa legislasi 2020, publik kembali dihebohkan dengan ada rencana RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol yang digagas oleh sejumlah partai bernuansa agama di DPR RI.

Terkait dengan hal tersebut,  Senator AWK yang juga dipercaya sebagai wakil Panitia Perancang Undang – Undang ( PPUU ) đi DPD RI dengan tegas memberi penolakan khususnya untuk diwilayah provinsi Bali. Alasannya bahwa pariwisata di Bali sangat tergantung dengan segmentasi wisatawan yang mengkonsumsi minuman beralkohol disamping Bali juga memiliki local genius akan minuman beralkohol seperti Arak atau Tuak. Ini disampaikan oleh Senator AWK saat menerima kedatangan Ketua PPUU DPD RI yakni Dr. Badikenita ( Senator Sumatera Utara ) di Melia Bali Nusa Dua. “Saya kira, keputusan memasukkan bahkan membahas ide RUU Larangan Mikol ini adalah tindakan keblinger. Partai – partai bernuansa agama di Senayan ini kerap membuat keputusan yang tidak mengedepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita akui, ada sejumlah wilayah di Indonesia ini yang punya kultur meminum alkohol, dan termasuk Bali.

Kenapa Alkohol selalu dihubungkan dengan nilai – nilai agama tertentu saja ? Di Bali sendiri, alkohol seperti arak juga dipakai dalam upacara agama. Dan data dari Bea Cukai sendiri, sebelum Pandemi, pemasukan dari pita cukai alkohil ini di Bali mencapai Rp 1 Trilyun sendiri. Jadi saran saya, tidak usah membuat ide aneh-aneh Kita akan lawan ide unntuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama dengan cara halus dengan mempengaruhi produk UU kita. Intinya saya selaku DPD Bali menolak tegas “ungkap Gusti Wedakarma yang juga Konmite I Bidang Hukum DPD RI ini. Lalu bagaimana dengan pasal yang ada di RUU Larangan ikol yang sudah memberikan kesempatan untuk pariwisata dan tradisi ? Intinya tolak, jangan mau terjebak. Dari judulnya saja sudah bernuansa agama tertentu, Bali harus bersuara, partai politik pun harus bersuara, Dan pasti kita akan tolak. Sayapun punya keyakinan bahwa RUU ini akan gagal dan batal.

Tetap kita sounding agar tidak muncul lagi. “pungkas Senator AWK yang juga Wakil Ketua Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI ini. Dan ditanya dengan perannya sebagai anggota MPR RI, AWK menyampaikan bahwa prinsip untuk mendukung Pemerintahan Jokowi hingga tuntas 2024 merupakan komitmen awal “MPR adalah Lembaga tinggi Negara. Kita akan jaga amandemen ke-5 MPR dan juga eksistensi Pemerintahan Yang sah. Kita jaga betul.”ungkap AWK ( humas)