Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

AWK Berharap Target Penanganan Korupsi di Kejaksaan Bangli dan Gianyar Jadi Parameter Bali

Kunker Komite Hukum - Dr Gusti Arya Wedakarna disambut oleh Dr. Ni Wayan Sinaryati, S.H., M.H. ( Kajari Gianyar ) dan Syarifah, SH., MH Gm ( Kajari Bangli )
Kunjungan kerja AWK ini membahas Pendampingan Kasus Hukum, Sosialisasi Kebijakan, dan Target Penanganan Kasus Korupsi

Dalam masa reses Senator RI  Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III (AWK), mengagendakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli dan Kejari Gianyar dalam rangka penyerahan hasil rapat kerja Komite I DPD RI dengan Jaksa Agung RI terkait dengan Penegakan Hukum Dan Perlindungan HAM di Daerah. Pada saat mengunjungi Kejari Bangli AWK diterima langsung oleh Ery Syarifah, SH., MH (Kejari Bangli), I Gede Putra Arbawa, SH (Kasi Pidsus), I.G.P. Ragadhyaksa, SH (Kasubbangbin), I Nengah Gunarta, SH (Kasi Intel), Cokorda Gede Agung Inrasanu, SH (Kasi Pidum), Dwi Prima Satya, SE., SH., MH (Kasi Datun), Satya Wirawan, SH (Kasi PB3R). Sejumlah agenda dibahas terkait Pendampingan Kasus Hukum, Sosialisasi Kebijakan, dan Target Penanganan Kasus Korupsi. Secara anggaran, bahwa biaya lidik perkasus cukup besar dan hal ini yang menyebabkan Kejaksaan harus selektif dalam memilih kasus.

Dalam hal ini AWK sebagai Anggota Komite I Bidang Hukum memberikan pandangannya “Bahwa dalam rangka mengoptimal anggaran pemerintah pusat, kasus yang melibatkan Desa Adat, BUMDES, dan unsur tradisional lainnya agar diselesaikan dengan metode pendekatan Restorative Justice atau yang lebih dikenal dengan mediasi” ungkap AWK. Dalam kunjungannya AWK menerima laporan tentang penggunaan dana PEN di Dinas Pariwisata serta sejumlah kasus Narkotika yang cukup tinggi di Kabupaten Bangli termasuk pengguna Narkoba yang sudah mulai menggunakan beberapa titik di Kawasan Kintamani sebagai tempat mengkonsumsi narkoba, hal ini akan menjadi perhatian DPD RI, karna jika ini dibiarkan akan berdampak terhadap perkembangan generasi muda di Kabupaten Bangli, khususnya di kecamatan Kintaman, mengingat Kabupaten Bangli merupakan daerah yang identik dengan wisata keagamaan dan sejarah.

Tidak hanya itu, AWK tanpa bermaksud mengintervensi hukum, memberikan masukan terkait penanganan kasus Korupsi serta sejumlah informasi lain. Diakhir pertemuan, Kepala Kejari Bangli menunjukan dua lokasi di kantor yang akan digunakan untuk klinik dan perpustakaan. AWK akan menindaklanjuti hal tersebut dengan meminta sejumlah BUMN melalui program Corporate Social Responsibilty (CSR) untuk berpartisipasi.Ditempat terpisah, AWK turut melaksanakan kunker ke Kejari Gianyar yang diterima oleh Dr. Ni Wayan Sinaryati, SH., MH (Kepala Kejari Gianyar), I Dewa Gede Agung M. Gautama (Kasubag. Pembinaan), Gde Ancana, SH., MH (Kasi Interl), I.W. Empu Guana, (Kasi Pidsus), Martina Peristyanti, SH.MBA (Kasi Datun), Wisnu N. Wibowo (Kasi PB3R). Pada kesempatan ini AWK menyampaikan bahwa Bali memecahkan rekor, 5 srikandi pimpin Kejaksaan Negeri di Bali.

Sama seperti Kejari Bangli, AWK menyampaikan terhadap kasus yang menjerat Desa Adat untuk dapat diselesaiakan secara Restorative Justice, dalam rangka menanggulangi over capacity (kapasitas berlebih) di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini, Kepala Kejari Gianyar memberikan  laporan kepad AWK terkait dengan pembentukan Tim Percepatan Persertifikatan Aset Pemerintah. Tak lupa AWK meminta kepada Kejari Gianyar untuk mengantensi aspirasi pedagang Pasar Sukawati, serta bantuan pendampingan terkait kisruh Desa Adat yang mengklaim lahan Pasar Umum Gianyar agar diselesaikan dengan baik.