Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

AWK Minta Segera Serah Terima Pasar Banyuasri Singaraja

KUNJUNGAN – Dr. Arya Wedakarna bersama I Putu Gede Astawa, SH (Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng ) dan saat meninjau Pasar Banyuasri Singaraja.
Komite Bidang I Hukum sadari akan kasus korupsi Disparda

Komite I Bidang Hukum DPD RI Utusan Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS II mengapresasi sikap dari Jaksa Agung RI terkait dengan penegakan hukum khususnya terkait dengan kasus korupsi sebagai salah satu pencapaian target Nawa Cita pemerintahan Presiden Jokowi. Dan salah satu hasil rekomendasi hasil rapat DPD RI dengan Dr. Setia Untung A.,SH.M.Hum ( Wakil Jaksa Agung RI ) dan Komjen Pol. Drs. Agung Budi M.,M.Si(Irwaşum Mabes Polri) adalah terkait dengan penegakan hukum didaerah. Dalam masa reses di Bali, sesuai dengan UU, Senator AWK menyerahkan risalah hasil repat Komite I Bidang Hukum kepada Kejaksaan Tinggi Bali dan seluruh Kejaksaan Negeri di 9 Kabupaten /Kota di Bali. Hal ini terekam dalam kunjungan kerja DPD RI ke Kejari Buleleng yang langsung diterima oleh I Putu Gede Astawa, SH ( Kajari Buleleng ).

Dalam pertemuan tersebut, Senator AWK mengucapkan terimakasih atas kinerja Kajari Buleleng yang sudah dinilai bagus hingga masuk ke Senayan. “Senayan gembira, karena Kajari Buleleng sangat sigap menangani urusan korupsi Dana PEN di Dinas Pariwisata Buleleng. Penetapan tersangka dengan cepat menjadi sebuah parameter yang baik untuk Bali. Sudah lama di Bali tidak ada penanganan korupsi yang serius, dan Kajari Buleleng sudah menangani dengan baik. Momentumnya pas, karena negara termasuk Pemerintah Jokowi sedang gencar dalam memberantas korupsi. Kita apresiasi ada Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota yang ditangkap. Intinya bagaimana rakyat terus percaya ke Jokowi. “ungkap AWK yang juga Panitia Perancang UU DPD RI ini.

AWK juga menyampaikan bahwa Buleleng saat ini sarat dengan sejumlah masalah hukum yang harusnya menjadi perhatian Polri. Kejaksaan dan Pengadilan. misalkan keputusan tergesa – gesa terkait Tersangka Kasus Sudaji yang akhirnya di SP3, begitu juga kasus UU ITE di Pengastulan dan Tamblang yang tidak mengadakan pendekatan “restorative justice”. Harusnya kan mediasi dulu dan itu tugas aparat. Jangan urusi hal rakyat yang keci kecil tapi tangani hal hal besar. Apalagi sudah ada Surat Edaran Kapolri tentang Restorative dan rencana revisi UU ITE sesuai dengan harapan Presiden. Kami atensi khusus untuk Buleleng. Ungkap AWK yang juga Wakil Ketua Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI ini.

Setelah mengunjungi Kejaksaan Negeri Buleleng, AWK juga berkesempatan untuk langsung meninjau Pasar Banyuasri di Kota Singaraja Buleleng yang menurut rumor terdapat sejumlah permasalahan termasuk tentang harga sewa dan telatnya serah terima pasar walau sudah lama dipelaspas.”Saya dapat informasi dari Dandim TNI AD 1609 jika muncul klaster Covid dipasar kaget Banyuasasi tempo hari. Dan solusinya segera resmikan Pasar Banyuasri.Tadi kami juga sudah tanyakan tentang rumor ada anggara biaya administrasi yang cukup tinggi untuk pedagang, tapi sudah diklarifikasi oleh pejabat disini. Ya silahkan minta Gubenur dan Bupati Buleleng resmikan 30 Maret 2021 bertepatan dengan Hari HUT Kota Singaraja.

“Semakin lama ditunda. akan semakin mencolok dan orang curiga ada masalah. Semua akan jadi atensi kami, dan saya lihat dari sisi hukumnya. “ungkap AWK yang juga Pemenang Pemilu DPD RI di Kabupaten Buleleng pada 2019 ini.