23 September 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

AWK Dukung SE Kapolri Terkait Penyelesaian UU ITE secara Restorative Justice

BALI BERDAULAT- Senator RI Dr. Shri I Gsti Ngurah Arya Wedakarna MWS III melaksanakan kunjungan kerja Ke Desa Adat Tamblang (atas) dan Desa Pengastulan (bawah)
DPD RI kunjungi Desa Adat Amblang dan Desa Pengastulan

Dalam masa reses Anggota Komite I Bidang Hukum DPD RI Dr. Shri Ngurah Arya Wedakarna MWS III (AWK) mengadakan Kunjungan Kerja ke Kantor Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Sekdes Desa Tamblang beserta Babinsa dan Bhabinkantibnas menerima dengan baik kunjungan kerja yang dilakukan oleh AWK ke desanya. Diketahui Beberapa waktu lalu di desa ini terdapat kasus terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melibatkan Made Diarsa selaku Perbekel Desa Tamblang yang dilaporkan oleh masyarakat terkait dugaan pencemaran nama baik di sosial media.

AWK sebagai pengawas UU menjadikan masalah UU ITE di Desa Tamblang sebagai bagian evaluasi dari kebijakan UU ITE. Terlebih Kabupaten Buleleng masuk dalam “atensi” Komite I Bidang Hukum DPD RI B.65 Utusan Provinsi Bali mengingat aparat dinilai tidak mengedepankan Restorative Justice sebagaimana arahan pusat. “kami memonitor kasus yang ada di Desa Tamblang Kubutambahan Buleleng yang nantinya akan menjadi masukan kami untuk Negara pada sidang DPD RI berikutnya” ungkap AWK selaku Anggota Komite I Bidang Hukum DPD RI Utusan Provinsi Bali. Sejak tahun 2020, AWK getol menyuarakan Restorative Justice yang astungkara USULAN BALI akhirnya direspon pusat.

Selanjutnya kasus ini akan menjadi Laporan Resmi DPD ke Kapolri untuk ditindaklanjuti secara internal Polri. AWK juga merespon rencana revisi UU ITE dan Surat Edaran Kapolri tentang UU ITE. “kita dari Bali mendukung upadpdya dari Kapolri dengan menerbitkan Surat Edaran terkait dengan UU ITE dan keinginan Bapak Presiden untuk merevisi UU ITE” pungkas AWK selaku pengawas UU. Ditempat terpisah, disambut baik oleh Perbekel dan Sekdes Desa Pengastulan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng serta Babinsa dan Bhabintamtibnas, AWK menghadiri Desa Pengastulan Seririt Kabupaten Buleleng terkait dengan masalah hukum yang melanda warganya menyangkut UU ITE.

AWK menyayangkan aksi saling lapor dari sesama warga desa, dan masalah apapun sebisa mungkin jangan sampai masuk keranah hukum. Akibatnya kini salah satu warga harus dipenjara karena mengungkapkan pernyataan kritis tentang kerja satgas Covid-19. Disatu sisi warga yang marah akibat tindakan seorang oknum pelapor akhirnya menurunkan paksa oknum tersebut dengan petisi. Disinilah semeton Bali harus selalu instropeksi diri bahwa persatuan Bali itu penting.

Selanjutnya hal terkait UU ITE ini akan dibahas ditingkatan negara oleh AWK. ”Secara umum Bali mendukung langkah pemerintah untuk menyelesaikan masalah melalui pendekatan Restorative Justice terutama hal – hal yang berkaitan dengan madalah adat dan budaya. Ada yang lebih penting menjadi pertimbangan selain penegak hukum, yaitu Stabilitas Bali” ungkap AWK yang juga Presiden The Soekarno Center.