23 Oktober 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

AWK Minta Patok di Lahan 5 Hektar Dicabut dan Minta Desa Adat Bentuk Kelompok Hutan Baru

UTAN LINDUNG - Senator Dr Arya Wedakarna Saat Meninjau Lokasi Duwe Desa Adat Pemuteran Candi Kuning Bedugul Dan Saat Merapatkan Dengan UPTD KPH Bali Selatan di Kantor DPD
DPD RI tindaklanjuti aspirasi Bendesa Adat Desa Pemuteran

Senator DPD RI Utusan Provinsi Bali Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedastraputra Suyasa III, SE., (M.Tru), M.Si yang kerap disapa AWK, menerima surat aspirasi dari Bendesa Adat Pemuteran terkait dengan polemik pelaba Desa Adat dengan KPH Bali Selatan yang tidak kunjung menemui titik temu.

Dalam surat tersebut Bendesa Adat Pemuteran memohon kepada AWK selaku Komite I Bidang Hukum DPD RI untuk dapat memfasilitasi mediasi, bersama pihak terkait agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik, dan tidak merugikan desa adat.

Sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran DPD RI, AWK menindaklanjuti permohonan tersebut dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat di Kantor DPD RI Provinsi Bali terkait dengan Status Kepemilikan Tanah Di Desa Adat Pemuteran, Desa Candikuning, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan.

Rapat tersebut di hadiri oleh I Wayan Arimbawa (Kepala UPTD KPH Bali Selatan) beserta jajaran, I Putu Agus Juliartawan (Kasi Pengembangan dan Penggunaan Kawasan Hutan DLHK Provinsi Bali), Ahmad Ady (Pejabat BPN Provinsi Bali), Made Subagia (Kasi Lingkungan Hidup DLHK Kab. Tabanan), K. Dwi Wahyu (Pejabat BPN Tabanan), I Gede Arta Dana, SE (Bendesa Adat Pemuteran), I Made Wirya Asta, ST (Kelompok Hutan Bukit Pehen). Dalam rapat AWK di dampingi oleh Staff Bidang Hukum DPD RI B.65 yakni Putu Sartika Sukmadewi, SH dan I Kadek Satriawan Cahya Putra, SH.

Pada kesempatan ini AWK menerima informasi dua arah dari para pihak, pihak pertama Bendesa Adat Pemutaran menyampaikan permasalahan ini terjadi sejak bendesa adat sebelumnya menjabat, yang mana sejak duhulu lahan yang di garap oleh masyarakat desa adat pemuteran sudah menjadi druwe desa adat yang dibuktikan dengan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sejak Tahun 2010-2020, dan saat ini telah dilakukan pemagaran lahan druwe Desa Adat Pemuteran oleh pihak Kelompok Hutan Bukit Pohen.

Hal ini ditanggapi langsung oleh KUPTD KPH Bali Selatan, yakni terbitnya SPPT diatas objek pajak Tanah Negara, itu merupakan kelalaian dari pejabat sebelumnya, dan dengan ini sesuai dengan amanat undang-undang kami melakukan pendekatan kepada Bendesa Adat Pemuteran, dalam rangka sosialisai program Presiden Joko Widodo yakni Perhutanan Sosial yang memiliki tujuan untuk menanggulangi pembakalan hutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

Terkait dengan hal ini AWK memberikan keputusan sebagai berikut :

1) Seluruh patok yang sudah dipasang Kelompok Hutan Bukit Pohen agar dicabut karena tidak ada dasar hukumnya

2) Kelompok Hutan Bukit Pohen disilakan mengelola lahan seluas 25 hektar sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.8622/MENLHK-PSKL/PKPS/PSI.0/12/2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan Atas Tanah seluas ± 25 hektare pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Candi Kuning, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan

3) Desa Adat Pemuteran dipersilakan mengelola lahan 5 hektar dengan syarat membentuk Kelompok Hutan dan berproses dari desa hingga ke UPT dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

4) Mengenai permintaan penggarapan lahan tambahan, AWK menyetujui dengan catatan sama sekali tidak merusak lingkungan

5) Kerjasama dengan pihak lain, agar diselesaikan dengan aturan perundang-undangan, dan WAJIB ada setoran ke Kas Negara dan Kas Desa Adat

6) Jika Kelompok Huta Desa Adat Pemuteran sudah SAH berdasarkan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka dipersilakan mengubah awig-awig (peraturan desa adat) terkait status Duwe Adat menjadi Hak Guna Pakai Tanah Negara yang dikelola oleh Kelompok Hutan setempat, dengan tujuan agar tidak terulang permasalahan yang sama di kemudian hari

7) AWK meminta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Tabanan untuk dapat membantu proses pencabutan SPPT Pajak atas nama wajib Pajak Duwe Desa Pemuteran, Candi Kuning, Tabanan, dengan NOP : 51.02.060.021.036-0039.0.; 8) BPN membantu proses penataan batas tanah negara dan tanah masyarakat.