23 Oktober 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

AWK Tindaklanjuti Pengusiran WNI di Pantai Sanur dan Tertibkan Private Beach

TERTIBKAN “PRIVATE BEACH”
Kunjungi Hotel Santrian, Wedakarna akan gandeng Kementrian tertibkan "Private Beach"

Komite I Bidang Hukum DPD RI Utusan Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya  Wedakarna MWS III turun langsung ke Hotel Puri Santrian Sanur terkait dengan masalah pelanggaran sempadan pantai yang dilakukan oleh pihak pengusaha yang akhirnya muncul usai viralnya pengusiran WNI oleh oknum satpam dihotel tersebut.

Kehadiran DPD RI didampingi oleh anggota DPRD Kota Denpasar, pejabat Pemkot Denpasar dari unsur Kesbanglinmaspol, Satpol PP, kecamatan, kelurahan sanur termasuk Bendesa Adat Intaran. Disambut langsung oleh IB Ngurah Kumbayana ( Owner  Puri Santrian Grup ) dan jajaran manajemen hotel, Senator Arya Wedakarna ( AWK ) langsung menuju kelokasi dimana terdapat warga yang diusir, dan akhirnya DPD RI mendapatkan temuan lain yakni terdapatnya beberapa bangunan semi permanen yang berdiri diatas pasir.

Dalam penjelasannya kepada DPD, pejabat dari Balai Wilayah Sungai ( BWS ) Kementrian PUPR menyampaikan bahwa lahan pasir diarea depan Hotel Santrian adalah merupakan wilayah konservasi fase pertama yang merupakan wilayah publik dan dilindungi negara. Dan terkait dengan itu, sejumlah rekomendasi disampaikan langsung oleh AWK yakni :

  1. Mengapresiasi keberanian warga yang telah menyampaikan pendapat dan keberatan tentang akses pantai. DPD menganggap hal itu terjadi tidak sepenuhnya merupakan kesalahan dari oknum satpam.
  2. DPD mengapresiasi Pemkot Denpasar memberikat teguran kepada Hotel Puri Santrian. Namun Tim Penegakan Perda menyampaikan bahwa jika ada pelanggaran serupa dimasa depan, maka hotel berpotensi mendapatkan Surat Peringatan hingga eksekusi.
  3. DPD akan menggunakan momentum Hotel Santrian ini untuk menata garis pantai sesuai aturan perundang – undangan, salah satunya meminta kepada BWS Bali Penida untuk membentuk Tim PKMPP di Kota Denpasar untuk menata garis pantai. Salah satu kinerja dari tim ini adalah dengan merapikan sempadan pantai sesuai aturan. AWK meminta Tim ini menginventaris garis pantai dari Pantai Matahari Terbit hingga Pantai Mertasari.
  4. AWK meminta kepada hotel siapapun di Bali untuk tidak menggunakan nomenklatur “PRIVATE BEACH” karena melanggar UU dan Peraturan Presiden 2016. Jika ditemukan hotel dengan menggunakan Private Beach, maka akan diproses secara pidana termasuk mengawasi konten website yang menjual pantai republik dengan sebutan Private Beach. Dalam hal ini AWK meminta Cyber Crime Polri dan Kemekominfo untuk  melacak situs terkait.
  5. AWK berharap tidak ada lagi pelarangan aktivitas WNI dipantai pantai wilayah NKRI, namun demikian AWK meminta kepada seluruh pihak termasuk pengunjung untuk memahami bahwa salah satu kunci pariwisata adalah kenyamanan dan keamanan, sehingga pihak warga dan pihak hotel harus sama – sama memahami.
  6. AWK mengakomodir aspirasi dari Bendesa Adat Intaran, dan akan ditindaklanjuti dengan kerja lanjutan berikutnya. 

Kasus serupa pernah terjadi dipantai Buleleng dan juga dikawasan Hotel Hyatt di ITDC Nusa Dua, dan telah mendapatkan penanganan dari Senator AWK DPD RI beberapa waktu lalu.