Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

AWK Atensi Kasus Korupsi di Karangasem serta Beri Saran Penanganan Perkara LPD Nusa Penida

BALI BERDAULAT – Senator RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III diterima Kalbu Pribadi S.H., M.H ( Kajari Karangasem ) (atas) dan bersama Rosalina Sidabariba, SH., MH ( Kajari Klungkung )
Tak hanya itu, DPD RI juga atensi kasus dermaga Padangbai di Karangasem

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Senator DPD RI Utusan Provinsi Bali Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M Wedastraputra Suyasa III, SE., (M.Tru), M.Si alias AWK, melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem terkait dengan hasil rapat kerja Komite I DPD RI dengan Jaksa Agung RI terkait Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM di Daerah.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Aji Kalbu Pribadi S.H., M.H (Kepala Kejari Karangasem), dan I.D.G. Semara Putra, S.H (Kasi Intelijen Kejari Karangasem). Dalam kunjungannya AWK selaku Senator termuda DPD RI menyerahkan dokumen hasil rapat kerja Komite I DPD RI dengan Jaksa Agung RI tentang Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM di Daerah khususnya di Provinsi Bali, serta membahas kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Kejari Karangasem, Pada pertemuan ini dibahas terkait dugaan masalah hukum yang menjadi fokus DPD RI yakni terkait pengadaan Masker, Bedah Rumah yang tidak sesuai jumlah dan spec, kasus Galian C, korupsi terkait sejumlah punia dibeberapa Pura, dan masalah BKK disejumlah Desa Adat, termasuk atensi urusan kasus pengadaan Dermaga Pelabuhan Padang Bai.

Senator RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III diterima Kalbu Pribadi S.H. M.H
Senator RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III diterima Kalbu Pribadi S.H., M.H ( Kajari Karangasem )

“Sudah lama Kejaksaan di Karangasem mencapai prestasi yang bisa jadi atensi nasional. Dan jangan ada kesan diulur – uluranya waktu, karena ini akan menjadi bahan laporan Komite I Bidang Hukum saart rapat dengan Jaksa Agung. Bisa ditiru Kajari Buleleng yang gercep tangani kasus korupsi Dana PEN. Nawa Cita Jokowi butuh success story. DPD memberi arahan tanpa bermaksud mengintervensi hukum”, ungkap AWK selaku Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI.

Di tempat yang terpisah, AWK mengunjungi Kejaksaan Negeri Klungkung (Kejari Klungkung) dan diterima langsung oleh Rosalina Sidabariba, SH., MH selaku Kepala Kejari Klungkung beserta jajaran.

“Terkait dengan aksi massa ke Kantor Kejasaan oleh sekelompok warga nusa penida tentang dugaan kasus korupsi disebuah desa atau LPD, saya minta Kejaksaan jangan menerima informasi sepihak. Hukum tidak boleh kalah dengan  tekanan aksi masa, tapi harus ada bukti – bukti yang kuat. Saran saya, jika itu urusan adat silahkan kembalikan ke Perda Adat, jangan semuan kasus LPD dan BKK dibawa keranah hukum positif. Itu akan jelek dimata negara. Fokus tangani fokus korupsi yang melibatkan mantan Bupati, eksekusi aset dan juga pendampingan. Klungkung sudah ada track record kurang baik beberapa tahun lalu terkait korupsi Bupati.“, ungkap AWK.

dan bersama Rosalina Sidabariba SH
Senator RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III bersama Rosalina Sidabariba, SH., MH ( Kajari Klungkung )

Komite I Bidang Hukum juga membahas tentang pengadaaan lahan untuk Art Center di Gunaksa dan juga sejumlah proyek kasus dan proyek dan kasus mangkrak di Kabupaten Klungkung.