24 Oktober 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

AWK Minta Pemerintah Pusat “Satya Wacana” Vaksin 70% Rakyat Bali

AWK Minta Pemerintah Pusat “Satya Wacana” Vaksin 70% Rakyat Bali
Anggota DPD RI serentak divaksin di kompleks MPR RI Senayan

Senator DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M Wedastraputra Suyasa III, SE., (M.Tru), M.Si kembali mengingatkan pemerintah pusat untuk konsisten dan satyawacana atas janjinya kepada Bali untuk memberikan vaksin ke 70% rakyat Bali. Prioritas terhadap Bali sebagai satu – satunya Provinsi di NKRI yang paling terdampak selama Pandemi merupakan janji dari petinggi negara, dan seyogyanya bisa dituntaskan dengan baik. Dan Senator Arya Wedakarnka ( AWK ) menilai bahwa distribusi vaksin ke Bali masih dikategorikan lambat, karena menurut data hingga awal April 2021, distribusi vaksin belum mencapai angka yang diharapkan.

Hal ini disampaikan AWK disela – sela kunjungan kerja DPD RI ke Bali dimasa sidang DPD bulan April 2021. “Atas nama konstituen di Dapil Bali serta lembaga negara, saya mengucapkan terimakasih atas perkenan Presiden RI telah hadir di Ubud tempo hari. Dan sekali lagi kami meminta pemerinta pusat jangan memberikan harapan kosong kepada rakyat Bali yang sudah sangat berharap Bali segera dibuka. Kita tahu sendiri, pernyataan dari Menteri terkait terus berbeda – beda.

Menteri A menyampaikan Bali akan dibukan prioritas, tapi belum beberapa waktu usai Presiden berkunjung ke Ubud, tiba – tiba si Menteri mengumumkan jika kawasan dan daerah di Sumatera akan dibuka lebih awal. Saya mempertanyakan hal ini. Dan DPD RI utusan Bali akan mengawasi benar komitmen ini. “ungkap Arya Wedakarna yang juga anggota Panitia Perancang Undang – Undang ( PPUU ) DPD RI ini.

Lebih lanjut pihaknya meminta keterusterangan pemerintah pusat terhadap kondisi Bali yang sebenarnya, yakni benar akan dibuka atau tidak.

“Saya memahami keputusan membuka tutup Bali itu bukan urusan Gubernur, Bupati, Walikota tapi urusan pusat. Saya kasihan juga dengan Gubernur yang kerap disalahkan masyarakat padahal semua keputusan itu ada ditangan pusat. Dan ini tugas saya sebagai Senator untuk memastikan bagaimana masa depan Bali. Intinya rakyat Bali butuh kejelasan, apakah dibukan Juni / Juli 2021 atau 2022. Jangan PHP lagi, jangan tarik ulur lagi dan jangan mempermainkan nasib 4,3 juta orang Bali. Kalau memang dibuka tahun 2022, artinya rakyat Bali menuntut adanya bantuan pemerintah pusat pada Bali. Misalkan bagaimana bantu Pemkab / Pemkot dengan DAU dan DAK yang bisa dikelola mandiri. Begitu juga BLT dan bantuan sosial. Termasuk program mengedukasi rakyat Bali agar tidak fokus pada pariwisata tapi bisa jadi petani dan nelayan. Intinya Jangan PHP. Syukur rakyat Bali selama ini sabar, kami sabar karena memandang Jokowi LHO, tapi anak buahnya alias menteri – menterinya agak kurang rungu dengan Bali.“ ungkap AWK yang juga salah satu Wakil Ketua Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI ini