24 Oktober 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

DR Wedakarna Usulkan Kenaikan Dana Desa di APBN Pada Kunker Komite I DPD RI

TIRTA EMPUL - Senator RI Dr Arya Wedakarna mendampingi H. Fachrul Razi, M
AWK serahkan tongkat Majapahit ke Wabup Gianyar

Komite I Bidang Hukum DPD RI Utusan Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III bersama sejumlah anggota DPD RI dari Provinsi hadir dibumi Tampaksiring Gianyar Bali dalam rangka kegiatan Pengasawan UU terkait dengan UU Desa. Disambut oleh AA Ngurah Gede Mayun, SH ( Wakil Bupati Gianyar ) beserta pejabat Kabupaten, Kecamatan Tampaksiring, para Perbekel, BPD Desa serta tokoh adat.

Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh H. Fachrul Razi, M.I.P. ( Senator Aceh ) ini, rapat membahas tentang sejumlah evaluasi terkait pelaksanaan UU Desa baik dari sisi kewenangan pengelolaan anggaran dan sisi kewenangan kebijakan yang dianggap masih terbatas, termasuk bagaimana kebijakan aturan turunan dari UU selama masa Pandemi ini. Selain itu, sempat juga dibahas terkait dengan RUU Provinsi Bali yang saat ini sempat tertunda walau sudah masuk kedalam Prolegnas hingga 2024.

Terkait dengan kegiatan DPD RI di Tampaksiring mendapatkan pujian dari Ketua Komite I DPD RI yakni H. Fachrul Razi, M.I.P. “Saya memuji acara RDP yang diadakan dikawasan Tirta Empul ini. Ini adalah kawasan suci dan juga bersejarah karena ada Istana Presiden RI Tampaksiring yang dibangun Bung Karno. Dan semua masukan dari Kepala Desa, BPD dan juga tokoh adat di Tampaksiring akan kami bawa kepusat termasuk aspirasi tentang RUU Provinsi Bali yang benar – benar didukung oleh lembaga negara DPD RI. Ditahun 2021 ini kita dorong UU Otsus Papua, dan UU Provinsi Bali kita dukung agar tahun 2022 agar bisa disahkan. Semua berkat dorongan Senator Bali yakni Senator Arya. “ungkap Fahcrul Razi yang juga Senator asal Aceh ini. Hal senada diungkapkan oleh Senator Dr. Arya Wedakarna ( AWK ) yang menyatakan bahwa selama ini ketahanan desa di Bali selama ini tidak saja ditopang dengan desa dinas, tapi juga desa adat yang diperkuat sesuai Perda Adat 2019, dan sinergi ini agar terus dipertahankan karena Bali memiliki kebutuhan, beban dan juga sejarah yang berbeda sebagai bagian dari NKRI dan seyogyanya pemerintah pusat memberikan suatu kemudahan akan kewenangan Desa.

“Secara nasional, UU Desa kan berlaku tanpa diskriminasi, tapi pemerintah bisa memberikan suatu perhatian yang berbeda untuk 716 Desa Dinas dan 1498 Desa Adat di Bali. Apakah dari sisi politik anggaran atau dari sisi politik kebijakan. Dan memang akan efektif jika RUU Bali disetujui, maka Bali bisa mengatur dirinya sendiri dengan baik. Saya pastikan, saat ini Bali Solid, baik sinergi DPD RI dengan DPR RI, Gubernur, Bupati/Walikota dan DPRD se-Bali termasuk partai – partai politik serta lembaga adat dan keagamaan. “ungkap Gusti Wedakarna yang juga Panitia Perancang UU DPD RI ini.

Adapun Senator RI yang hadir langsung di Tampaksiring yakni H. Fachrul Razi, M.I.P (Senator Aceh), Ir. H. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum (Senator NTB), Habib Abdurrahman Bahasym, SE.,MM (Senator Kalimantan Selatan), HM. Syukur, SH.,MH (Senator Jambi), Habib Ali Alwi (Senator Banten), Filep Wamafma, SH.,M.Hum (Senator Papua Barat), Dr. Badikenita Sitepu, SE.,M.Si (Senator Sumatra Utara), Ir. Abraham Riyanto (Senator NTT), Maria Goreti, S.Sos.,M.Si (Senator Kalimantan Barat) dan DR. Richard Hamonangan Pasaribu, B.Sc ,M.Sc (Senator Kepulauan Riau)