23 Oktober 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

Jadi Parameter Pusat, Dr. Wedakarna Harap di Bali Tidak “Paceklik” Penanganan Kasus Korupsi

KOMITE I DPD RI – Senator RI, Dr. Gusti Arya Wedakarna bersama Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana dan Kepala Kejasaan Negeri Tabanan
Serahkan risalah Kajari Jembrana dan Tabanan

Komite I Bidang Hukum DPD RI Utusan Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III menuntaskan roadshow DPD RI Bali keseluruh Kantor Kejaksaan di Provinsi Bali. Setelah mengunjungi Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali, Senator Arya Wedakarna ( AWK ) menyambangi langsung 9 Kantor Kejaksaan Negeri diseluruh Kabupaten / Kota di Bali, termasuk bertemu dengan Triono Tahyudi, SH., MH ( Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana ) dan Ni Made Herawati, SH ( Kepala Kejaksaan Tabanan ).

Khusus untuk Kejaksaan Negeri Tabanan, AWK mengadakan pertemuan sebanyak dua kali yakni di Kejari Tabanan dan di Kantor DPD RI Provinsi Bali. Dalam pertemuan di Jembrana dan Tabanan, Senator AWK membahas sejumlah hal tentang penegakan Nawa Cita Bidang Hukum Presiden Joko Widodo, khususnya menjadikan Provinsi Bali sebagai daerah teladan dalam penegakan hukum, dan DPD RI sebagai pengawas UU juga memnberikan sejumlah masukan kepada Kejaksaan diwilayah provinsi Bali yakni :

  1. DPD meminta Kejaksaan tidak gentar Penanganan Kasus Korupsi yang melibatkan pejabat pembuat kebijakan dimasa lalu. Saat ini pemberantasan korupsi merupakan prestasi baik bagi aparat penegak hukum dimata DPD.
  2. Terkait kasus yang melibatkan Desa Adat, LPD, Desa dan kasus SARA sebaiknya diselesaikan dengan “mediasi” dan pendekatan “restorative justice” sesuai arahan negara.
  3. Kejaksaan harus memperhatikan dengan baik terkait dengan Surat Edaran Kapolri terkait Restorative tentang UU ITE, dan diprinsipnya agar didaerah tidak membuat gaduh. Kegaduhan yang tidak perlu bisa menimbulkan kerugian bagi aparat penegak hukum termasuk pencopotan pejabat sebagai terjadi di luar Bali. AWK meminta berhati – hati dalam menangani perkara ITE dan SARA.
  4. DPD mendukung fungsi Kejaksaan untuk pendampingan hukum terkait dengan sejumlah rencana kerja proyek pemerintah, apalagi yang bersumber pada APBN. Salah satunya adalah proyek pembebasan lahan Jalan Toll Gilimanuk – Mengwi yang rawan diselewengkan oleh pejabat pembuat komitmen.
  5. AWK juga meminta agar Kejaksaan di Bali untuk terus memberikan edukasi, sosialisasi dan juga bantuan kepada masyarakat sipil terkait masalah hukum. DPD berharap hanya kasus kasus yang berkualitas yang bisa diproses kepengadilan khususnya kasus hukum yang termasuk Extra Ordinary Crime seperti Korupsi, Pencucian Uang, Narkotika dan Terorisme.
  6. AWK akan membawa usulan Bali baik di PPUU DPD RI agar salah satu parameter kesuksesan Kejaksaan Negeri bukan terletak dari target kasus korupsi, tapi lebih pada pencegahan. Semisal terdapat zero case ( 0 ) bukan berarti Kajari tidak sukses dalam menjalankan tugas, tapi justru bisa dianggap berprestasi dalam pencegahan korupsi.
  7. AWK akan merekomendasikan kenaikan anggaran Kejaksaan secara umum di Bali dan juga dukungan politik anggaran untuk pengadaan sarana, prasarana serta infrastruktur disejumlah Kejari termasuk kuota putra daerah untuk posisi ASN Kejaksaan dimasa depan.

Secara umum, DPD RI merasa puas dengan kinerja Kajari diseluruh Bali dan meminta Bali tetap menjadi teladan dalam prestasi di Nawa Cita bidang Hukum. Diakhir acara, AWK menyerahkan risalah Rapat Kerja DPD RI Komite I Bidang Hukum bersama Dr. Setia Untung ( Wakil Jaksa Agung ) dan Komjen Pol. Drs. Agung Budi M, M.Si ( Irwasum Polri ) kepada Kepala Jaksa Negeri.