24 Oktober 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

AWKDaily – 9 April 2021

awkdaily
  • awkdaily
  • 171124821 148494763858519 5575268768207493595 n
  • 171236317 1823475724476142 2247788343846932743 n
  • 169989901 472557334083753 1871605373704183589 n
  • 170408291 783480172542441 5458495496947400631 n
  • 170089712 1214147625707820 9033667989089639817 n
  • 170600546 780249926201092 8796050167264110084 n
  • 170885123 2846675765588037 4079542142826585521 n
  • awkdaily

Public Hearing bersama PHDI Bali, Kementrian Agama Prov Bali, Kejaksaan Negeri, Polri, Pengadilan Negeri, Universitas Mahendradatta, Universitas Udayanax, UNiversitas Hindu Negeri I Gusti Sugriwa, STAH Mpu Kuturan, LBH Lingkar Karma, LBH Apik, Bagus Law Firm, Forum Advokasi Satyagraha dan sejumlah komponen umat Hindu di Bali terkait Proses Pidana dan Kasus Yang Melibatkan Oknum Sulinggih / Rohaniawan Hindu yg viral baru baru ini. Rekomendasi 1) DPD akan memberi masukan pada Polri, Jaksa dan Pengadilan agar sebelum menetapkan tersangka pada oknum Sulinggih untuk berkoordinasi pada PHDI terkait status kesulinggihan dan tata titi dilaksanakan 2) Masukan dari Sulinggih adalah jika ada oknum sulinggih yg sudah terkait pidana, dan sudah ditahan ( walaupun blm terdakwa ) maka wajib seluruh atribut Kesulinggihan harus dicabut ( Ical ) seperti gelung rambut ( wajib di Lukar ), tidak menggunakan busana Brahmana dan tidak menggunakan tongkat sebelum ditahan. Disinilah letak kekurangan prosedur yg dijalankan aparat hukum berkoordinasi dan PHDI. 3) Bagi sulinggih yg pernah ditahan / terdakwa walau nanti bebas tetap tidak boleh lagi menjadi sulinggih karena dianggap sudah cemer 4) AWK meminta kepada aparat untuk memeriksa pelapor dlm prosedur penyidikan, harus diperiksa apa “motif” walaka melaporkan Sulinggih dan mempermalukan Sulinggih, apa karena ketidaksukaan, persaingan antar griya atau gerakan radikalisme terselubung yg membuat Bali Gaduh. 5) DPD akan mengusulkan resmi terkait SOP dan Pedoman ttg prosedur hukum di Mahasabha PHDI Pusat 2021 6) DPD mendorong agar PHDI memiliki Tim Advokasi yang kuat untuk membela Sulinggih 7) Terkait dgn adanya Sulinggih yg tidak mau melalui Diksa Pariksa dgn PHDI, AWK meminta agar ditertibkan. Siapapun Sulinggih yg embas baru SAH jika diketahui PHDI dan AWK Sepakat bahwa PHDI Bali saat ini adalah SAH dimata negara dan diakui oleh Presiden RI. Selanjutnya seluruh hal ttg RDP Komite I Bidang Hukum akan ditindaklanjuti 🔥