23 September 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

5 Orang Sulinggih Hadir dan Beri Masukan di Rapat Dengar Pendapat (RDP)

SATYAGRAHA - Dr. Gusti Arya Wedakarna saat menggelar rapat dengar pendapat tentang Kasus Pidana Sulibggih di Kantor DPD RI Bali yang dihadiri oleh Polri, Kejaksaan, Pengadilan, PHDI, Kementrian Agama
Wedakarna minta prosesi "Lukar Gelung" sebelum Sulinggih jadi tersangka

Komite I Bidang Hukum DPD RI Utusan Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait dengan musibah yang dialami oleh oknum sulinggih dan rohaniawan Hindu yang terjadi akhir – akhir ini yakni terkait dengan chat medsos sulinggih dan oknum rohaniawan yang mengaku sulinggih yang ditahan oleh kejaksaan negeri Denpasar karena kasus pidana.

Bertempat di Kantor DPD RI dikawasan Niti Mandala Renon Denpasar, Senator Arya Wedakarna ( AWK ) mengadakan RDP dengan mengundang Ida Sulinggih, Ida Bhagawati, PHDI Bali, Kementrian Agama RI, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Polri. Hadir juga sejumlah lembaga bantuan hukum yakni Forum Advokasi Satyagraha, LBH Lingkar Karma dan juga LBH Banteng Marhaen serta masyarakat umum.

Istimewanya hadir 4 orang Sulinggih dalam acara tersebut yakni Pandita Agni Acharya Suvirapemananda, Ida Hyang Bhagawan Agung Ananda Narendra Kusuma, Ida Resi Agung Dwija Srijaya Nararya, Ida Bhawati I Made Tames dan Ida Pandita Agni Shro Bhagawan Jaya Subawajati.

Dalam kesempatan itu, sejumlah pihak telah memberikan masukan kepada DPD RI yang akan dituangkan dalam rekomendasi lembaga tinggi negara, termasuk dua hal penting yang disampaikan oleh Ida Sulinggih.

“Kata kunci dari pertemuan ini adalah walau tidak diatur dari sisi undang – undang positif tapi ada sebaiknya sebelum penetapan Tersangka kepada Sulinggih dan juga penahanan Sulinggih, aparat hukum dalam hal ini Polri dan Kejaksaan Agung meminta pendampingan kepada PHDI untuk mencabut status kesulinggihan terlebih dahulu, dan ini ditunjukkan dengan cara : Ngelukar Gelung ( Memotong Rambut ) serta mencopot seluruh atribut Dwijati. Selain itu, PHDI sudah memberikan masukan bahwa sekali ada Sulinggih Tersangka, dan walaupun nantinya bebas murni, tetap saja Sulinggih tidak boleh dilantik kembali menjadi Sulinggih, karena dianggap sudah cemer. Saya juga meminta kepada Pengadilan, terkait dengan kasus pidana pencabulan, agar seluruh atribut kesulinggihan terdakwa dicabut dahulu sebelum disidangkan. “ungkap Gusti Wedakarna yang juga Panitia Perancang Undang – Undang ( PPUU ) DPD RI.

Sejumlah rekomendasi yang dihasilkan selain dua hal diatas yakni :

  1. Usulan dalam Mahasabha PHDI untuk mewajibkan seluruh Sulinggih melaksanakan Diksa Pariksa melalui PHDI. Hal ini untuk merapikan dan menata status kesulingihan saat ini. Dari data PHDI inilah, negara akan menjami kesehatan, bantuan dan juga perhatian pada Sulinggih.
  2. DPD akan mengirimkan rekomendasi kepada Ketua MA, Kapolri dan juga Kejaksaan Agung terkait dengan aturan teknis SOP untuk menangani kasus hukum rohaniawan Hindu.
  3. DPD meminta kepada aparat hukum untuk memeriksa “motif” seseorang melaporkan sulinggih, bisa jadi karena urusan persaingan griya, kecemburuan atau radikalisme yang ingin mengganggu kedamaian umat di Bali.
  4. PHDI diminta memiliki Tim Advokasi untuk mendampi sulinggih jika ada masalah hukum.
  5. DPD sulinggih menahan diri untuk menggunakan Medsos dan sebaiknya Medsos dikelola oleh sisya dan griya. Ini adalah bagian dari Satyagraha Bali Berdaulat yang diusung.