23 September 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

Senator AWK Bertemu Rektorat Uhamka di Mabes Polri Terkait Kasus Penistaan Simbol Trimurti

PENISTAAN AGAMA – Senator DPD RI, Dr Gusti Arya Wedakarna
Rektorat Uhamka Apresiasi Silaturahmi Dr. Wedakarna

Menunggu momentum yang tepat, akhirnya Komite I Bidang Hukum DPD RI Utusan Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III membahas kasus dugaan penistaan agama Hindu yakni simbol Tri Murti yang dilakukan oleh oknum Dosen Universitas Muhammdiah ( UHAMKA ) yang saat ini telah masuk dalam ranah kepolisian.

Pertemuan Senator Arya Wedakarna ( AWK ) dengan Irjen Pol Suryanbodo Asmoro ( Kadivkum Mabes Polri ) berlangsung di Mabes Polri Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Irjen Pol Suryanbodo yang mantan Kapoltabes Denpasar dan juga Wakapolda Kalteng ini, menerima sejumlah masukan dari Senator AWK termasuk harapan agar Mabes Polri menindaklanjuti laporan yang yang dilakukan oleh komponen umat Hindu baik di Bareskrim Polri maupun di Polda Bali.

“Tanpa bermaksud mengintervensi hukum, saya selaku wakil rakyat yang mewakili konstituen kami di Bali dan juga umat Hindu Nusantara, selaku lembaga tinggi negara, kami mengawal aspirasi sesuai UU MD3. Ini juga sebagai wujud dukungan kepada Polri untuk menegakkan Nawa Cita Bidang Hukum Presiden Jokowi. Semoga dalam hal ini negara berlaku adil dan merespon cepat pelecehan agama Hindu yang dilakukan oleh Desak Made. Jangan sampai ada kesan, laporan dari umat minoritas dikesampingkan.”ungkap Gusti Wedakarna yang juga salah satu Wakil Ketua Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI ini.

Dalam kesempatan itu, AWK juga mendukung penuh kinerhja Polri untuk memberantas radikalisme yang berbungkus dunia pendidikan termasuk sejumlah channel – channel bernuansa agama yang selama ini mengedepankan hate speech.

“Walaupuan Ibu Desak Made ini sudah meminta maaf didepan tokoh Hindu seperti Ketua Umum PHDI Pusat, Dirjen Hindu Kemenag, WHDI dan sejumlah tokoh Hindu, namun tidak serta merta menghilangkan proses hukum yang ada. Saya berpandangan SE Kapolri tentang “restorative” tidak bisa dilaksanakan karena ini termasuk pelanggaran berat. Ada Pancasila dan KeIndonesiaan kita yang diganggu. Kami 10 juta umat Hindu Indonesia sangat menunggu kinerja Kapolri tentang hal ini. Kita pantau dari Senayan. “ungkap AWK yang juga anggota Panitia Perancang Undang – Undang (PPUU). Selain bertemu dengan Mabes Polri, Senator AWK juga bertemu dengan jajaran Rektorat Universitas Muhammadyah ( Uhamka ).

Diterima oleh Dr. H. Bunyamin, M.Pd ( Wakil Rektor ) dan Desvian Bandarsyah ( Dekan FKIP ), Senator AWK meminta sejumlah informasi dari kampus Uhamkan dimana Desak Made tercatat sebagai salah satu dosennya.

“Astungkara, bahwa pihak kampus Uhamka sudah menyampaikan sikap bahwa pendapat Ibu Desak tentang agama Hindu itu tidak merupakan sikap dan kurikulum dari Universitas. Dan secara internal sudah diadakan pembinaan. Dan saya juga sudah menyampaikan pesan, bahwa terlepas dari kasus Desa Made yang seorang Mualaf ini bergulir, tapi kerjasama antara umat Hindu Indonesia dan umat Islam khususnya warga Muhammadiyah harus diutamakan. Saya sudah beri pesan, jangan korbankan nama baik institusi pendidikan ini dan juga organisasi keumatan dengan kasus seperti ini. Kami menyampaikan aspirasi,sebaiknya oknum Desak Made dinonaktifkan sebagai wujud dari keseriusan lembaga memberikan pembinaan. Dan saya juga berharap, tokoh Muhammdiyah di Bali juga ikut bersuara untuk meredam suasana ini. Astungkara, usulan DPD Bali diterima dengan baik. “ungkap Gusti Wedakarna yang juga mantan Rektor Universitas Mahendradatta Periode 2014 – 2019.

Diakhir acara, pihak Kampus Uhamka memberikan selempang ciri khas Betawi kepada Senator AWK sebagai wujud silaturahmi yang baik. Ini bagian dari Satyagraha Bali Berdaulat