23 September 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

Dr. Wedakarna Dukung Mahkamah Atensi Infrastruktur Gedung Pengadilan di Bali

KUNJUNGAN – Komite I Bidang Hukum DPD RI Dr. Arya Wedakarna bersama Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan Ketua PN Klungkung
Senator RI temui Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan Klungkung, berikut yang dibahas....

Guna mendukung penegakan Nawa Cita Jokowi terkait dengan penegakan dibidang hukum, Anggota Komite I Bidang Hukum DPD RI Utusan Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III mengadakan kunjungan kerja ke dua institusi hukum di Bangli dan Klungkung yakni Kantor Pengadilan Negeri di Klungkung dan PN Bangli.

Diterima langsung oleh Redite Ika Septina, SH., MH ( Ketua PN Bangli ) dan juga Putu Endru Sonata,SH.,MH ( Ketua PN Semarapura ) didua kesempatan berbeda. Secara umum selaku Komite I Bidang Hukum DPD RI, Senator Arya Wedakarna ( AWK ) memandang perlu perhatian negara terhadap fasilitas pelayanan institusi hukum untuk provinsi Bali, baik institusi pengadilan, institusi kejaksaan dan juga institusi kekepolisian.

“Dimasa pandemi ini, kita lihat penanganan sejumlah masalah hukum di Bali tetap meningkat ditingkatan domestik, walau ada ada pengurangan kasus yang melibatkan warga negara asing. Dan ini perlu perhatian dari negara untuk membantu institusi hukum di Bali agar secara maksimal bisa melayani masyarakat. Salah satunya bagaimana agar gedung – gedung Pengadilan di Bali ini layak, mengingat sudah banyak yang berusia uzur. Disamping masalah gedung, juga terkait dengan kesejahteraan staf dan pegawai termasuk staf kesekretariatan yang diperlukan adanya perekrutan kembali. Kita bawa semua hal ini ke Jakarta ( Pusat ).”ungkap Gusti Wedakarna yang juga Panitia Perancang Undang Undang ( PPUU ) DPD RI ini.

Selain membahas tentang infratruktur PN di Bali, Wedakarna juga membahas sejumlah hal bersama sejumlah Ketua Pengadilan, diantaranya :

  1. Terkait rencana pengesahan RUU KUHP Pidana di Prolegnas 2021.
  2. Meminta masukan sejumlah RUU terkait dengan regulasi dan hukum.
  3. Penanganan sejumlah kasus perkara pidana dan perdata di Bali yang menjadi atensi nasional.
  4. Membahas maraknya kasus Narkoba disejumlah kabupaten / kota termasuk Kintamani dan Nusa Penida.
  5. Membahas pendekatan restorative terhadap sejumlah kasus hukum yang dianggap ringan dan khususnya untuk menjaga stablititas nasional.
  6. Rekrutmen pegawai SDM untuk PN dialokasi ASN pusat.
  7. Pelaksanaan agenda kerjasama Tri Dharma antara Pengadilan dan sejumlah perguruan tinggi dan juga sejumlah organisasi hukum untuk meningkatkan awarness generasi muda terhadap masalah hukum di Bali.
  8. Terkait vaksinasi seluruh aparat hukum khususnya dilingkungan PN dan PT yang diharapkan bisa berlangsung secar amaksimal.

“Secara umum, kinerja dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diseluruh Bali dihadapan negara khususnya kami di DPD sudah sangat baik dan semoga menjadi teladan dinasional. Yang penting support system dari negara akan disiapkan dan tentunya sinergi DPD RI dengan Mahkamah Agung RI terus ditingkatkan demi tegakknya keadilan hukum di Indonesia. Bagi Bali ini bagian dari Satyagraha Bali Berdaulat. “ungkap Gusti Wedakarna yang juga Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR RI.