23 September 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

Wedakarna: Sesuai UU, Pusat Berhak Tegur Bupati atau Walikota terkait Pelanggaran Sempadan Pantai

BALI BERDAULAT – Senator DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Menyerahkan Rekomendasi Kepada Direktur Jendral Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI dan RDP Bersama BWS, PUPR, dan OPD Provinsi Bali (bawah)
DPD RI juga rapatkan garis pantai bersama bersama DIRJEN KEMENTRIAN PUPR di Jakarta

Menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Puri Santrin Hotel terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang tentang Sempadan Pantai Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M Wedastraputra Suyasa III, SE., (M.Tru), M.Si alias AWK, kembali ngadakan RDP lanjutan di kantor DPD RI Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Cok Agung Tresna No.74 Denpasar, yang membahas banyak hal khususnya terkait dengan Kasus Private Beach dan rencana penertiban pantai di Provinsi Bali melalui mekanisme TKMPP (Tim Koordinasi Manajemen Pengelolaan Pantai) yang sebelumnya sudah terbentuk di Kabupaten Badung. Rapat tersebut dihadiri oleh Maryadi Utama (Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida) berserta jajaran, PUPR, dan OPD.

Dalam rapat disampaikan bahwa Kementerian PUPR memiliki kewenangan untuk memberikan TEGURAN kepada Walikota/Bupati, yang melakukan pembiaran atau tidak tegas dalam menjaga Aset Negara khususnya terkait dengan Pengawasan Sempadan Pantai di Provinsi Bali.

Pada dasarnya, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu negara juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan, khususnya terkait dengan pengelolaan pantai yang dalam hal ini terkait dengan sempadan pantai dan tinggi abrasi di pesisir pantai di Provinsi Bali.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali – Penida telah membentuk Tim Koordinasi Manajemen Pengelolaan Pantai yang bertujuan untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan di wilayah pantai.

Manajemen pantai meliputi; manajemen pemeliharaan isian pasir, manajemen pemeliharaan bangunan pelindung pantai (revetment, groin, breakwater), manajemen pemeliharaan fasilitas public (walkway, gazebo, lampu penerangan, dsb), manajemen pemeliharaan kebersihan ruas pantai dan manajemen pengelolaan pemanfaatan ruas pantai, serta fungsi dari TKMPP ini untuk menjaga dan memelihara area pantai agar bermanfaat optimal dengan melaksanakan manajemen pengelolaan pantai yang baik.

Oleh karena itu, Denpasar sebagai pusat kota akan menjadi pilot project penertiban sempadan pantai, sehingga AWK meminta kepada BWS untuk mendata seluruh pengusaha, UMKM, dan restoran yang berkegiatan di sepanjang sempatan pantai di Kota Denpasar, “Denpasar sebagai pusat Kota selanjutnya akan dilakukan penataan yang tentunya akan bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan akan dijadikan “Pedoman bagi seluruh Kabupaten di Provinsi Bali” kata AWK DPD RI Utusan Provinsi Bali yang membilki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Selain Kota Denpasar, Kabupaten Badung akan masuk data inventaris AWK dalam penataan dan penertiban sempadan pantai. Ditempat terpisah, setelah RDP bersama BWS, AWK rapat bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI di Kawasan Kabayoran Baru, Jakarta Selatan.

Rapat tersebut membahas sejumlah program priotitas Bali yakni

  1. Jalan Tol Jembrana-Mengwi
  2. Pembentukan TKMPP yang dimulai dengan melakukan penataan garis pantai di Kota Denpasar
  3. Solusi teknologi bendungan Karet supply air untuk PDAM Denpasar-Badung yang kerap permasalah (mati) saat musim penghujan
  4. Pengerjaan Proyek Abrasi Pantai Gilimanuk sebagai prioritas
  5. Penyelesaian Dermaga Kedisan dan Trunyan ditahun anggaran terdekat
  6. Dukung kenaikan anggaran BWS untuk wilayah Bali yang diharapkan lebih tinggi dari NTB dan NTT
  7. Realisasi Pelestarian 4 Danau di Bali yakni Batur, Buyan, Beratanm dan Tamblingan
  8. Penataan Pantai di Candi Dasa, Nusa Dua, dan Kuta;
  9. Secara UU pemerintah pusat dimungkinkan untuk menegur Bupati / Walikota jika tidak melaksanakan pengawasan terhadap UU Sempadan Pantai.

Sebagai akhir kata AWK menyatakan “tidak boleh ada lagi penggunaan kata “private beach” bagi seluruh hotel di Bali karna sempadan pantai merupak hak setiap warga negara Indonesia” ungkap AWK sebagai Senator Termuda.