23 September 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

Senator Wedakarna Minta Anak Muda Bali Rebut Peluang Karir di Jepang

https://aryawedakarna.id/2021/06/11/pemerintahan/senator-wedakarna-minta-anak-muda-bali-rebut-peluang-karir-di-jepang/
DPD RI sosialisasikan kebijakan Negara tentang E-Visa

Senator DPD/MPR RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Menggandeng LPK JIPA dan Kantor Imigrasi Ngurah Rai terkait dengan sosialisasi pemberangkatan pekerja ke Jepang dan Sosialisasi Pasport Elektronik, hal ini dilatar belakangi oleh persiapan Sumber Daya Manusia, khususnya bagi generasi muda yang beminat untuk mengetahui informasi menjadi tenaga kerja di luar negeri dan minat masyarakat Bali yang ingin berkarir di negara Jepang.

Hal ini merupakan langkahsolusi ekonomi sebagai pengganti bisnis pariwisata. AWK sebagai anggota Komite I Bidang Hukum memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat termasuk mensosialisasikan program Negara ( Paport Elektronik ) dan program pemberangkatan tenaga kerja melalui LPK JIPA.

Acara sosialisasi, dilaksanakan di kantor Ruang Pancasila, Kantor DPD RI Provinsi Bali Jalan Cok Agung Tresna No. 74, yang dihadiri oleh K. Rohman ( Kepala Seksi Dokumen Perjalanan Imigrasi Ngurah Rai), Anak Agung Gede Ngurah Maki Kuwayama Dalem Sukawati ( Koordinator PT.JIPA di Prov. Bali), Wayan Udiani dan Noma Hiromi ( Sebagai Narasumber ) dan ratusan peserta sosialisasi di ruang Pancasila Kantor DPD RI Bali dari seluruh SMA/SMK Se-Kota Denpasar. Dalam kesempatan ini AWK juga mengundang perwakilan warga Jepang yang telah lama tinggal di Bali untuk memberikan informasi bagaimana kebiasaan dan standar tenaga kerja di negeri Sakura itu.

Dalam pemaparannya, Agung Makki menyampaikan bahwa LPK JIPA telah memiliki ijin dan telah memiliki standar untuk memberangkatkan tenaga kerja ke Jepang. Hal senada diungkapkan AWK yang menginginkan seluruh pekerja migran Indonesia asal provinsi Bali memiliki kompetensi dan syarat-syarat administrasi yang lengkap.

“Tentunya untuk memenuhi hal tesebut dibutuhkan lembaga penyalur resmi yang sudah memiliki ijin dan memenuhi standar internasional, hal ini sangat penting diketahui oleh calon pekerja migran agar nantinya tidak terjebak diluar negeri karena tidak mengetahui syarat pemenuhan administrasi, tentu hal ini menjadi atensi DPD RI”, ungkap AWK yang juga Anggota Panitia Perancang Undang-Undang Di DPD RI.

Ia pun menyampaikan, sosialisasi pemberangkatan tenaga kerja ke Jepang dan Pasport Elektronik ini merupakan rangkaian persiapan sumber daya manusia atau pekerja migran asal Bali yang patuh akan administrasi negara karena dalam pengalaman awal Pandemi di tahun 2020, AWK banyak menerima aspirasi dari PMI yang bekerja diluar negeri untuk dapat dibantu pulang kembali ke Negara Indonesia, untuk itu sangat penting dilakukannya sosialiasi ini agar hal tersebut tidak terulang kembali.

Dengan adanya sosialiasi ini kami harap generasi muda mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa bekerja ke luar negeri. Dan kami telah mendapat laporan bahwa PMI asal provinsi Bali sangat disiplin dalam hal administrasi negara.

Kedepan izin-izin dari LPK kami dorong untuk segera memenuhi standar agar PMI yang diberangkatkan dapat secara maksimal berkerja dan tidak ada kendala nantinya dalam hal adminitrasi. “Sumber Daya Manusia asal provinsi Bali harus unggul disegala bidang, disiplin dan menjadi tauladan,” Uangka AWK yang alumny Program Pertukaran Pemuda JENESYS d Li Tokyo ini.