23 September 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

OJK BALI RESPON CEPAT MASUKAN SENATOR WEDAKARNA TENTANG ATURAN “DEBT COLLECTOR”

Dihadapan seorang Arya Wedakarna, kasus pembunuhan semeton Bali terkait dengan persaingan bisnis antar perusahaan Deb Collector yang merenggut nyawa semeton Bali diwilayah Monang Maning Denpasar, belum dianggap tuntas sepenuhnya oleh wakil rakyat Bali yakni Senator DPD RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III selaku Komite I Bidang Hukum diparlemen Senayan Jakarta. Setelah penetapan kasus tersangka oleh Polda dan Polresta Denpasar menuai pujian, kini Senator Arya Wedakarna ( AWK ) bertekad untuk menyelesaikan sengkarut masalah tindakan wanprestasi perusahaan pembiayaan alias leasing ( finance ) yang diduga memberikan perintah kerja kepada perusahaan Debt Collector yang juga diduga berkedok ormas radikal. Hal ini dibahas dalam dua pertemuan berbeda yakni pertemuan DPD RI dengan OJK Bali yang dipimpin I Nyoman Hermanto dan RDP di Kantor Kepala Desa Tegal Harum yang langsung mendatangkan OJK, seluruh kelian dusun, klian adat Banjar Sanga Agung dan juga pihak kepolisian. Dalam pertemuan tersebut, pihak OJK menegaskan bahwa syarat dari perusahaan pembiayaan dan juga debt collector untuk menarik kendaraan itu ada sejumlah dokumen yang perlu dilengkapi yakni 1) Surat Kuasa 2) Petugas Bersertifikat Kelulusan Penagihan 3) Bukti berupa surat dari Finance terkait Surat Peringatan SP 3 maksimal 3 kali berturut – turut 4) Buklti Akta Feducia atas objek agunan 5) Tidak ada kewajiban dari konsumen untuk ikut menanggagung biaya Deb Collector yang biasanya dibebankan kepada kreditur. Selain itu OJK juga melaporkan terkait informasi bahwa telah ada temuan baru terkait dengan Aplikasi Mata Elang. Terkait dengan hal diatas, Senator AWK secara tegas meminta kepada OJK untuk memberikan teladan dan contoh akan penanganan kasus ini, diantaranya agar ada sanksi tegas bagi Perusahaan Finance yang melanggar aturan terkait dengan menggunakan Debt Collector yang dianggap tidak sesuai dengan standar Peratuan OJK. Sejumlah keputusan ( rekomendasi AWK ) adalah 1) Meminta pihak Babin / Polri untuk tetap memasang police line disekretariat Debt Collector hingga keputusan pengadilan inkrah 2) Meminta Klian Adat Br Sanga Agung agar memunculkan perarem yang bersifat melindungi kesucian wilayah banjar adat dan desa adat serta mengatur palemahan dan pawongan 3) DPD akan berkirim surat ke Kementrian Informasi agar menutup aplikasi Mata Elang sesuai rekomendasi OJK 4) Sejumlah barang bukti 21 Sepeda Motor di TKP agar dipindahkan ke Polresta sebagai barang bukti agar TKP kembali aman 5) Mengapresi kinerja Polda Bali dan Polresta yang dengan sigap menetapkan tersangka 6) Kedepan pecaruan atau upacara adat akan melibatkan pihak tamiu untuk ikut menanggung bebantenan, jangan hanya dibebankan pada desa adat saja. Selanjutnya,usai masa reses, anggota DPD RI akan mengadakan pertemuan dengan OJK dan Kementrian di Jakarta untuk menuntaskan hal ini. Ini bagian dari Satygaraha Bali. ( humas )